BALIKPAPAN,koranborgol. Com-Menjelang rencana aksi turun ke jalan oleh ribuan warga pada 21 April 2026, Polda Kalimantan Timur memastikan kesiapan penuh dalam menjaga keamanan. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, mengumumkan pengerahan 1.900 personel gabungan untuk mengawal jalannya demokrasi.
Personel yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP tersebut akan disebar di titik-titik krusial, mulai dari Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Kantor Gubernur, hingga jalur akses publik guna menjamin kelancaran aktivitas warga lainnya.
Polisi Hadir sebagai Pelayan Masyarakat
Irjen Pol Endar menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bukan untuk membentengi kekuasaan, melainkan untuk memastikan hak berpendapat masyarakat terlindungi.
“Paradigma yang kami gunakan sekarang adalah pendekatan humanis. Kami tidak hadir sebagai pihak yang berseberangan, melainkan sebagai pelayan yang memastikan aspirasi warga tersalurkan dengan aman dan tertib,” ungkap lulusan Akpol 1994 tersebut, Jumat (17/4/2026).
Ia juga secara khusus meminta massa aksi untuk tetap waspada terhadap pihak ketiga. “Jangan mudah terpancing provokasi. Kerumunan besar selalu rentan disusupi oknum yang berniat memancing kericuhan,” tambahnya.
Pantau Medsos Melalui Patroli Siber
Selain pengamanan fisik, Polda Kaltim secara proaktif mengaktifkan patroli siberLangkah ini diambil untuk meredam penyebaran informasi menyesatkan atau konten yang berpotensi menyulut ketegangan di ruang digital menjelang aksi.
Kapolda mengimbau netizen dan peserta aksi untuk lebih cermat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial agar tidak memicu gesekan yang tidak perlu.
Aspirasi Murni Masyarakat
Aksi yang dimotori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim ini melibatkan 44 organisasi lintas sektor. Beberapa poin tuntutan utama mereka meliputi:
Penolakan terhadap praktik nepotisme dan politik dinasti.
Kritik atas lemahnya pengawasan legislatif.
Protes terhadap gaya hidup mewah pimpinan daerah di tengah kesulitan ekonomi.
Koordinator aksi, Erly Sopiansyah, menjamin bahwa gerakan ini adalah aspirasi murni masyarakat dan akan dilakukan secara tertib tanpa tunggangan kepentingan politik praktis.
Hingga saat ini, kondisi di Kalimantan Timur masih terjaga kondusif. Kapolda berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga predikat Kaltim sebagai wilayah yang damai dan tertib.(Hrs)
