Tanjabbarat.koranborgol.com-Kewenangan BPD yang mana menurut Ombudsman Republik Indonesia, BPD berhak mengawasi kinerja Kades, bukan sebagai bawahan Kades. Contoh seperti kasus yang umum BPD bisa saja mendesak hasil audit ketaatan diselesaikan ketika ditemukan dugaan alur keuangan yang tidak sesuai aturan.
BPD yang meminta Inspektorat mengaudit Kepala Desa (Kades) adalah bentuk fungsi pengawasan atas dugaan penyelewengan dana desa atau kinerja buruk. Laporan resmi ini bertujuan memastikan transparansi, mengklarifikasi penggunaan APBDes, dan dapat memicu pemeriksaan lapangan serta investigasi oleh Inspektorat Kabupaten.
Dalam hal ini BPD Desa teluk pengkah kecamatan tebing tinggi kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melayangkan surat ke beberapa instansi terkait diantaranya, Bupati, wakil bupati, kejaksaan, inspektorat, PMD, Polres, insan Pers Tanjab barat, Serta ke kecamatan tebing tinggi.Adapun surat resmi yang di layangkan pihak BPD Desa teluk pengkah meminta inspektorat dengan segera mengaudit kepala Desa.
Salah satu Anggota BPD mengatakan dari surat laporan yang di layangkan berisi permohonan klarifikasi realisasi anggaran THR / Insentif 2026, yang mana berdasarkan dokumen APBDes Desa teluk pengkah TA 2026, yang mana telah di alokasikan anggaran nya untuk THR/ Insentif hari raya bagi perangkat desa dan BPD.” untuk THR /Insentif perangkat desa dan BPD itu telah di alokasikan anggaran nya namun hingga sampai saat ini belum juga terealisasi,”ungkapnya.
Selain tentang realisasi anggaran THR dalam surat laporan BPD juga meminta inspektorat melakukan verifikasi dokumen buku kas umum serta meminta inspektorat audit teknis dan Opname fisik pembangunan pada tahun anggaran 2020 – 2026 diantaranya pembangunan/rehabilitas kantor desa teluk pengkah, jalan cor di RT 05 (Akses pasar sayur TA 2025) serta jalan cor di RT 05 akses lokasi kantor Telkom dan adanya’ dugaan keluhan warga mengenai biaya pembuatan sertifikat PTSL berkisaran Rp.1. 000.000 yang melampaui regulasi SKB 3 Mentri.
Dalam tuntutan BPD memohon segera dilakukan Audit investigasi jika apabila nantinya hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidakteraturan administrasi atau ada indikasi kerugian keuangan desa BPD meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan Thamrin Kepala desa Teluk Pengkah tidak dapat ditemui dan di hubungi melalui via handpone tidak merespon diduga seperti enggan untuk di konfirmasi.*(Adi)*
_.jpg){kind=link}
_.jpg){kind=link}