Berau,koranborgol.com – Transparansi pengelolaan keuangan dan aset di Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Berdasarkan temuan warga yang didukung oleh LSM Cakra, penggunaan Anggaran Dana Kampung (ADK) yang diklaim sebagai salah satu yang tertinggi di kecamatan ini dinilai penuh kejanggalan.
Beberapa isu krusial yang diangkat meliputi inventaris kendaraan, pengelolaan dana RT, dan pembangunan infrastruktur.
Aset Kendaraan Tanpa Identitas Resmi
Salah satu isu utama yang dipertanyakan adalah keberadaan enam unit kendaraan inventaris kampung, terdiri dari dua sepeda motor dan empat mobil, yang tidak dilengkapi dengan pelat nomor resmi dari Pemerintah Kabupaten Berau. Kondisi ini membuat kendaraan-kendaraan tersebut berstatus layaknya milik pribadi, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan pertanggungjawaban publik.
Mobil pikap Traga menjadi contoh paling nyata. Dibeli khusus untuk operasional pengangkutan sampah warga—yang bahkan sudah sepakat membayar iuran Rp20.000 per bulan—mobil ini dilaporkan belum juga dioperasikan.
Hal ini menimbulkan keraguan besar di kalangan warga mengenai efektivitas dan tujuan sebenarnya dari pembelian aset tersebut.
Dugaan Penggelembungan Harga dalam Belanja Dana RT
Setiap tahun, setiap RT di Kampung Buyung-Buyung menerima alokasi dana sebesar Rp50.000.000.
Namun, warga dan LSM Cakra menyoroti bahwa belanja kebutuhan RT, seperti drum bak sampah, tiang bendera, dan lampu penerangan jalan, tidak dikelola oleh pengurus RT. Seluruhnya diatur oleh Kaur Kampung.
Dugaan penggelembungan harga (mark-up) mencuat setelah ditemukan bahwa harga barang yang dibeli jauh lebih tinggi dari harga pasar.
Praktik ini dinilai melukai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, yang seharusnya dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Proyek Futsal Mangkrak, Anggaran Terancam Bocor
Proyek pembangunan lapangan futsal Sport Center Buyung-Buyung juga menjadi sorotan tajam. Dianggarkan sebesar Rp700.000.000 pada tahun 2024, pembangunan proyek ini masih belum selesai sesuai jadwal.
Pengerjaan yang terus berlanjut memunculkan kekhawatiran masyarakat dan LSM Cakra akan adanya potensi penambahan anggaran, yang bisa merugikan keuangan kampung.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kampung Buyung-Buyung.
Desakan untuk segera dilakukan audit independen semakin menguat demi memastikan seluruh dana publik digunakan secara efisien dan bertanggung jawab.(haris)
_.jpg){kind=link}
_.jpg){kind=link}