Pimpinan DPRD Demak Desak Pemkab Lakukan Upaya Konkret Dalam Penanganan Abrasi
Demak, koranborgol.Com-Abrasi dan genangan air laut yang semakin parah di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Demak telah menjadikan rob sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan wilayah tersebut.
Selain sisi Utara kecamatan Sayung, ancaman tersebut kini meluas hingga beberapa wilayah di kecamatan Bonang. Beberapa dukuh di sisi utara Kecamatan Sayung nyaris tinggal nama akibat kondisinya yang berubah menjadi laut.
Hampir tiap hari ratusan rumah warga terendam rob dan abrasi. Bahkan jalur Pantura sebagai urat nadi perekonomian pulau Jawa sering kali terputus akibat banjir pasang yang datang hampir setiap sore. Dampak abrasi tak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga telah menghambat aktifitas perekonomian secara lebih luas dan bisa berdampak pada skala nasional.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Demak dianggap tak memiliki 3K (konsep, komitmen dan keikhlasan) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama 5 tahun kepemimpinannya, Bupati Demak Eistianah tidak memiliki konsep maupun komitmen dalam penanganan rob pesisir Demak. Demikian disampaikan Ketua DPRD Demak Zayinul Fata saat diwawancarai media ini melalui ponselnya, 22/4.
“Tak bisa cuma pakai Gimik (pencitraan), foto-foto di lokasi nemui satu dua orang penduduk untuk memberikan sumbangan. Seolah-olah peduli nasib rakyat tapi tidak mau mengeluarkan kebijakan sebagai solusi penyelesain masalah,” ujarnya.
Saat menemukan masalah, pemimpin yang baik menurut Zayin harus punya konsep, identifikasi masalah, lakukan kajian lalu susun perencanaan. Rumuskan dalam kebijakan, buat komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya, kata dia, laksanakan kebijakan itu dengan penuh keikhlasan, membangun demi kemaslahatan masyarakat, bukan motif lain.
“Awal Bupati menjabat, puluhan milyar APBD Demak bisa dialokasikan untuk renovasi sarana prasarana olahraga, itu salah contoh kalo memang ada komitmen untuk melaksanakan sebuah kebijakan,” ungkap Zayin.
Zayinul menegaskan, tidak adanya keberpihakan anggaran dan regulasi yang kuat dari pemerintah daerah mengindikasikan bahwa ada sebuah bentuk penghindaran tanggung jawab sehingga tak bisa dibiarkan begitu saja. Ditambahkannya, jika ini terus berlanjut, publik akan menilai sendiri, apakah ini kelalaian yang disengaja atau memang ada unsur pembiaran yang disengaja untuk merusak masa depan Demak.
Selama ini persoalan klise keterbatasan anggaran, menurut Zayin selalu menjadi narasi pemkab Demak dalam penanganan masalah rob.
“Kalo punya komitmen, solusi pasti bisa diperoleh. Ada kemauan pasti ada jalan. Instrumen ada, kebijakan punya, APBD punya. Tinggal lakukan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam menyusun dan menjalankan langkah strategis guna menyusun grand design yang konkret, realistis, dan bisa dijalankan secara bertahap,”jelas Zayin.
Selama ini menurut Zayin Pemkab Demak tidak memiliki upaya konkret, apalagi menginisiasi pembicaraan pada level nasional untuk penanganan masalah ini. Dia bahkan menilai Bupati terlihat pasif dalam penanganan masalah krusial dan lebih suka menyibukkan diri pada acara-acara seremonial yang beraroma pencitraan.
“Masalah abrasi bukan masalah biasa, ini masalah yang akan terus memburuk jika dibiarkan. Saya khawatir, kalau tidak segera ditangani, wilayah lain di Demak akan ikut tenggelam,” tegas Zayinul dengan nada yang keras.
Menurut dia Bupati seharusnya mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan abrasi sebagai bencana nasional, dan kika ini sudah jadi bencana nasional, maka negara wajib turun tangan, pemerintah pusat akan lebih terlibat sehingga tidak hanya bergantung pada APBD yang terbatas.
Dikatakannya, legislatif akan mendesak Pemkab agar tidak lagi berpangku tangan dan segera melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat, dengan sebuah penekanan bahwa ketidakmampuan untuk bernegosiasi dengan pusat adalah tanda kegagalan.
Desakan terhadap pemerintah kabupaten Demak untuk penanganan masalah abrasi juga disampaikan wakil ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet kepada para wartawan usai acara rapat paripurna di gedung DPRD kabupaten Demak, 22/4. Menurut politikus PDIP ini, butuh desain besar yang tidak hanya berhenti di atas kertas. Pemerintah daerah harus proaktif, tidak hanya menunggu, tapi memimpin koordinasi dengan DPRD dan pemerintah pusat.
“Abrasi dan genangan air laut yang semakin parah telah menjadikan rob sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan satu wilayah kecamatan. Jika tidak segera ada tindakan nyata, kawasan tersebut bisa hilang dari peta, terutama Sayung bagian utara bisa lenyap jika terus diabaikan,”ujarnya dengan nada tegas.
FBS juga menyoroti perlunya dukungan anggaran dari semua jenjang pemerintahan. Ia berpendapat, isu rob semestinya menjadi prioritas utama dalam Musrenbang, mengingat dampaknya yang menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan wilayah. Tidak bisa kalau pemkab Demak hanya berdiam diri, menunggu proyek Giant Sea Wall dari pusat. Yang jelas menurut dia, tanpa alokasi anggaran yang memadai dari kabupaten, provinsi, dan pusat, upaya penanggulangan hanya akan jalan di tempat.
Meski tantangan tak sedikit, Slamet tetap optimis. Ia percaya, dengan adanya komitmen politik yang kuat dan koordinasi yang solid, persoalan rob di Sayung bisa ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. ***yoyok
