Usai Pengawasan Mendadak , Investor Pelabuhan Melawan

image

REMBANG,KORANBORGOL.COM - Perusahaan atau investor yang mengklaim sudah mengeluarkan modal besar-besaran saat proyek reklamasi yang kini menjadi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) kini tengah berbalik melawan.

Hal itu dilakukan para investor lantaran beberapa waktu lalu, Sabtu (18/1/2020) telah didatangi Satpol PP dan Polres Rembang untuk melakukan survey dan pengawasan pelabuhan .

Dan di situ pihak Satpol PP masih mendapati adanya aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan lahan hasil Reklamasi tanpa ijin dan alas hak yang jelas.

Dari pantauan media di lapangan, ada 2 perusahaan saat ini telah memasang banner yang bertuliskan “Lahan ini milik PT”.

Tentunya jika diartikan, banner itu sebagai upaya untuk mengklaim jika lahan itu milik dari perusahaan yang melakukan reklamasi itu.

Yang pertama yakni ada banner yang bertuliskan

“PT. BUMI REJO TIRTA KENCANA LAHAN REKLAMASI INI HASIL INVESTASI DAN DIKUASI OLEH : PT. BUMI REJO TIRTA KENCANA. DILARANG MASUK KE LOKASI INI KECUALI SEIZIN PEMILIKNYA”.

Kemudian banner yang kedua yakni “PT. AMIR HAJAR KILSI LAHAN REKLAMASI INI HASIL INVESTASI DAN DIKUASI OLEH PT AMIR HAJAR KILSI”.

Saat dikonfirmasi media, perwakilan dari PT. Amir Hajar Kilsi (AHK) Charis Kurniawan mengatakan proses legalitas lahan reklamasi masih dalam proses di Pemkab Rembang.

“Sepanjang proses itu belum selesai, maka lahan reklamasi hasil investasi kita, kita kuasai, tujuannya agar tidak ada pihak lain yang melakukan penyerobotan dan atau perusakan atas aset kita di lahan tersebut,”kata dia melalui pesan singkat WhatsApp,Selasa (21/1/2020)

Kemudian saat disinggung tindak lanjutnya, Charis menjabarkan jika pihaknya akan berupaya koordinasi kembali dengan pihak terkait.

“Ya kita akan koordinasi lebih lanjut dengan kementrian ATR terkait penyerahan asset , dan permohonan LO (Legal Opinion) ke Kajati terkait penagihan ke investor,”ucapnya.

“Konfirmasi dari Sekda Rembang pak Bakti, bahwa teknis penyerahan aset ke pemkab dan pemberian HGB menunggu arahan kementerian ATR BPN. Sedangkan pembayaran kontribusi menunggu LO dari kejaksaan,”ungkap dia saat berkomunikasi dengan Pemkab Rembang.

Sementara itu, atas kondisi itu,
PT. Amir Hajar Kilsi (AHK) pun tengah berkomunikasi dengan Satpol PP terkait aktivitas di pelabuhan yang dinilai pemerintah tanpa alasan yang jelas.

“Kami telah melakukan tabayun dan klarifikasi dengan Satpol PP, menjelaskan bahwa tidak ada aktivitas dan atau kegiatan yang melanggar perda ketertiban umum, pada hari Senin 20 Januari 2020 dikantor Satpol PP,”kata PT. AHK melalui rilisnya.

“Segala aktivitas dan kegiatan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke adalah domain dan kewenangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Rembang,”ucapnya.

“Melalui anak perusahaan
PT. AHK, yaitu PT. Samudera Usaha Jaya, perusahaan bongkar muat, yang melaksanakan aktifitas bongkar muat secara resmi di dermaga Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.

Legalitas lahan reklamasi masih dalam proses dan menjadi domain Pemkab Rembang, kami menunggu tindak lanjut dari rapat tanggal 19 Juni 2019 yang ditegaskan kembali oleh Bupati Rembang untuk segera menyelesaikan legalitas status alas hak terhadap lahan reklamasi yang dilaksanakan oleh PT. AHK pada tgl 13 Agustus 2019,”tulisnya dalam rilis.

Masih dalam rilis yang sama,
Juga PT. AHK pun telah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan dari Pemkab Rembang, melalui inspektorat Rembang, yaitu menyerahkan lahan reklamasi hasil investasi kepada Pemkab Rembang, yang kemudian pemkab akan memberikan rekomendasi HGB diatas lahan reklamasi tersebut kepada PT. AHK.

“Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemkab Rembang terkait proses legalitas ini, kami memohon Pemkab untuk segera menindaklanjuti proses legalitas lahan reklamasi, sesuai dengan rekomendasi BPK Prov Jateng yaitu pemkab harus segera menyusun kerjasama pemanfaatan lahan reklamasi, dan rekomendasi dari
Dirjen Pengadaan Tanah ATR BPN bahwa Kementerian ATR BPN akan memberikan HGB kepada masing2 investor yang melakukan investasi dan menguasai lahan reklamasi PRTS (Pelabuhan Rembang Terminal Sluke),”pungkasnya.

Sedang rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pihak -pihak yang memanfaatkan lahan reklamasi tersebut telah menguasai areal pelabuhan tanpa alas hak yang jelas .

Di mana, dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah tiga perusahaan masing – masing PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) PT Amir Hajar Kilsi (AHK) dan Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) memanfaatkan tanah pelabuhan hasil reklamasi tanpa adanya perjanjian.

Atas rekomendasi lembaga negara tersebut, kemudian Bupati Rembang Abdul Hafidz pada tanggal 3 Juli 2019 lalu
telah melayangkan surat peringatan kepada pihak yang memanfaatkan lahan reklamasi ilegal untuk segera menghentikan aktivitas.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) mengadukan kepada Polisi dan Satpol PP Rembang pada Kamis (16/1/2020) untuk menertibkan aktivitas beberapa perusahaan yang masih menjalankan dan memanfaatkan lahan hasil reklamasi tanpa tanpa alas hak yang jelas di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS).

Mengingat tanah pelabuhan di Pelabuhan Rembang terminal Sluke baik yang sudah berstatus HPL maupun yang belum, adalah tanah yang berasal dari reklamasi pantai yang dilakukan oleh BUMD PT. RBSJ berdasarkan keputusan Bupati Rembang Nomor 510.936/13149/2009 tanggal
9 April 2009 tentang pemberian izin reklamasi pelabuhan umum.(San)

Wed, 22 Jan 2020 @06:20