Pasca Pilkades , Kapolres Rembang Soroti Permasalahan Penyaluran BPNT

image

REMBANG,KORANBORGOL.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang meminta pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tidak menjadi obyek politisisasi. Hal itu disampaikan Bupati Rembang Abdul Hafidz, pada Pembinaan e-warung Kabupaten Rembang di Balai Kartini, Senin (20/1)

Pada kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) e warung dan pengukuhan pengurus e warung Kabupaten Rembang, Bupati memberikan beberapa penegasan. Di antaranya, pemerintah bertugas mengawasi dan memonitor distribusi BPNT sedangkan penyalur bantuan diserahkan ke Bank Negara Indonesia (BNI). Pihaknya tidak akan mengintervensi hal-hal yang bersifat teknis.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada KPM dan e warung. Yang ini dikehendaki oleh BNI sebagai bank yang ditugasi untuk menyalurkan dana BPNT.

Pemerintah tugasnya hanya mengawasi dan memonitor distribusi program tersebut. Jadi, tidak ada yang lain,” katanya.

Bupati menambahkan, masyarakat yang semula mendapat program Bantuan BPNT, namun tiba-tiba tidak mendapat bantuan, sebab dari sisi proses administrasi kemiskinan ada yang perlu diperbaiki.

“Bukan semata-mata dicoret karena tidak senang, tetapi menurut data dari Kementerian Sosial perlu diperbaiki. Contohnya, dalam data itu belum ada Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Sehingga perlu diusulkan lagi sesuai proses dan unsur yang ada,” imbuhnya.

Terkait beras bantuan dari BPNT pihaknya menilai kualitasnya sudah baik. Pasalnya, tidak ada keluhan masyarakat tentang kualitas beras yang didistribusikan ke KPM. Jika dibandingkan dengan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra), setiap bertemu masyarakat mereka mengeluhkan kualitas beras dalam keadaan jelek dan berkutu.

Dalam kesempatan tersebut, petugas e warung juga diminta agar lebih waspada. Sebab jumlah nominal e-warung bertambah. Anggaran yang semula hanya 125 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perbedaannya selain beli beras dan telur, dalam program ini digunakan untuk beli protein nabati dan protein hewani.

Sementara itu Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Rembang, AKBP Dolly A Primanto menyoroti permasalahan penyaluran BPNT dari pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berdampak pada 2 Kepala Desa di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kaliori terindikasi ingin menjadi e warung.
Dia pun mengingatkan, penegakan hukum terhadap bansos sesuai Undang-undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin akan diancam 5 tahun atau 500 juta rupiah denda.

“Ada kepala desa baru yang menjadikan dirinya menjadi e warung, untuk dapat menjadi penyalur dari program BPNT. Kemudian ada kepala desa yang ingin menjadi suplier beras tanpa memenuhi syarat standar suplier. Terindikasi juga kepala desa mengkondisikan penerimaan beras berdalih pemerataan bagi warga yang belum menerima,” bebernya.

Dalam kegiatan itu dilakukan potong tumpeng oleh Wakil Pemimpin BNI Pati, Cahyadi Purwaka Putra yang diserahkan ke Bupati Rembang.**HMY

Tue, 21 Jan 2020 @12:08