Ketua Komusi E DPRD Jateng :Penetapan UMK Di Jateng Sudah Sesuai Peraturan'

image

Semarang-Koranborgol.Com - Ketua Komisi E DPRD Prov Jateng Abdul Hamid menyatakan bahwa penetapan ,mekanisme UMK di Jawa Tengah sudah sesuai peraturan ,yaitu sesuai dengan PP 78 2018 yang mana merupakan rumus untuk  mengakomodir usulan dari pengusaha dan juga aspirasi dari para pekerja.

"Sehingga itulah titik temu dan memang itu menjadi salah satu formula yang efektif untuk bisa di jadikan patokan berdasarkan Hukum ,sehingga kemarin pada waktu penentuan di tanggal 20 November lebih cepat satu hari Gubernur kita mengumumkan UMK ini sehingga mereka sudah klier di daerah masing -masing,"kata Abdul Hamid dalam acara Prime topik dengan tema'Daya Beli Dan Upah Minimum'yang di siarkan Radio MNC Trijaya FM di Plaza Hotel Jl.Setiabudi Semarang Jum,at(29/11/2019).

Menurut Abdul Hamid,dalam mekanisme menentukan UMK sebelumnya dewan pengupahan megusulkan ke Provinsi dan Provinsi melalui gubernur konsultasi dengan DPRD dan di putuskanlah bagaimana rancangan rancangan tentang UMK Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan civitas daerah dan iklim infestasi yang akan di jalani oleh Jawa Tengah bagaimana menumbuhkan iklim ifentasi yang kondusif dan meningkatan produktifitas pekerja .

"Jadi kami tanggapanya ya baik baik saja dan menyetujui  dari konsep apa yang di lakukan oleh Gubernur Jawa Tengah .karena secara aturan dalam kapasitas pemerinrtah kepentinganya memang tidak terlalu dari kedua belah pihak . kadang kita itu yang malah di protes dan di maki oleh  pengusaha dan para pekerja dan lain sebagainya sementara, kepentingan pemerintah pada saat ini hanya menstabilkan kedua belah pihak terjadi konsepnya dari hubungan industri yang ideal apapun yang menjadi aspirasinya kita tampung bagaiman protes dari pengusaha dua duanya ini kan harus jalan ketika salah satu mandeg ini sudah tidak bisa lagi di atasi ."bebernya

Untuk itu tambah Abdul Hamid,Pemerintah sudah semestinya  saat ini menjembatani dari keduanya bagaimana agar selalu bisa kondusif dan dinamis.

Sementara itu,Kristono perwakilan dari Disnakertrans Jawa Tengah mengatakan ,Bahwa hal tersebut sudah menjadi komitmen dinas Tenaga kerja dan transmigrasi untuk  mengwal bagaimana berjalanya penetapan UMK itu,dengan  di awali dengan berbagai hal informasi -informasi rapat dengan dewan pengupahan baik di provins maupun di daerah masing masing tentunya dewan pengupahan kabupaten /kota memberikan masukan kepada Bupati Walikota sehingga dewan pengupahan Provinsi memberikan masukan kepada Gubernur .

"Proses itu kita lalui tahapan tahapanya sehigga bisa mempersempit ruang untuk satu hal yang pada umumnya bisa di terima karena tahapan itu kita lalui bersama .dewan pengupahan pun itu terdiri dari tiga unsur baik dari pekerja,pengusaha ,dan pemerintah itu sendiri .

"Jadi mereka itu membawa aspirasi dari masing masing  unsurnya  sifatnya mewakili dan kita selalu arahkan  sesuai ketentuan yang ada dan juga yang tidak kalah penting itu regulasi yang di sahkan oleh Pemerintah Pusat."tambahnya.**Tom

Sat, 30 Nov 2019 @10:35