Ketua DPRD Jateng "Saya Kira Arah Etos Kerja Bisa Terlaksana Jika Pemangku Kepentingan Ikut Mengawasi

image

Semarang.Borgol.id-Merombak Etos kerja anggota dewan menjadi hal yang niscaya di era produktif dan kopentitif saat ini,bersama-sama eksekutif dan DPRD Jateng di tuntut harus mampu membawa kemajuan yang berarti bagi masyarakat dan wilayahnya bukan hanya mampu bersaing dengan provinsi lain namun harus mampu unggul dalam segi segala aspek di banding daerah lain maka dibutuhkan satu kerja keras dan etos kerja yang pantang menyerah .

“Sebetulnya di dalam organisasi apapun termasuk di dalamnya ada legislatif yang membangun etos kerjanya itu ya tatatertib,kalau tata tertibnya itu tidak mengarah ke anggota DPRD  biar teretib waktu,tertib komunikasi,tertip di dalam rangka berbicara,melaksanakan apa yang di komunikasikan ya saya kira untuk menuju parlemen moderen akan sia-sia.”kata  Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM bertemakan ‘Membangun Etos Kerja Legislatif’ di Hotel Gets Semarang, Senin (4/11/2019).

Menurut Bambang ,DPRD prov Jawa Tengah Periode ini jumlahnya bertambah 20 anggota menjadi 120 anggota .semakin bertambah wakil rakyat semestinya apa yang menjadi persoalan masyarakat akan lebih mudah terselesaikan .sehingga kalau berbicara tata tertib periode yang lalu untuk menuju itu harus betul-betul di buktikan bahwa parlemen ini benar-benar sudah moderen .

“karena itu tahapan regulasi dan tahapan pembahasan-pembahasan APBD maupun pembahasan Perda harus kita taati sesuai dengan regulasi yang ada,Contohnya pada hari ini kita sudah bahas APBD 2020 dan kami minta karena ini masalah transisi tgl 12 besok sudah di gedok APBD Prov Jawa Tengah cukup singkat karena aturan dari Permendagri itu 30 November harus sudah selesai karena kalau lebih dari itu di anggap terlambat dan siapa yang membuat terlambat kalau yang membuat terlambat DPRD,DPRD tidak akan mendapa  gaji selama 6 bulan tapi kalau yang membuat terlambat adalah kepala daerah,kepala daerah tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan aturanya begitu,"

“Saya kira arah etos kerja itu bisa terlaksana apabila kita sama sama artinya pemangku kepentingan baik itu LSM,Media,itu ikut mengawasi kinerja daripada DPRD kalau sama sama cuwek ya kalau kita ini DPRD  kalau di diamkan saja merasa nyaman ya sudah rutinitasnya seperti utu .untuk itu mari kita berobah berobah dari mana,ya dari kita semua kita awali dari diri kita .tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril menambahkan, terkait etos kerja para legislatif sekarang ini, publik cenderung tidak percaya. Sebagai contoh, persepsi masyarakat melihat DPR pusat ikut mempengaruhi pandangan terhadap DPR daerah.

Di elaskanya, di masa yang akan datang, dewan harus bisa memaksimalkan kerjanya sebagai jembatan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Selain itu bisa mengembalikan fungsi itermediasi melalui kekuasaan legislasi, anggaran dan pengawasan yang selama ini menjadi wilayah dewan.

“Publik tidak memandang lembaga legislatif adalah lembaga yang bisa diharapkan. Persepsi apa yang dilakukan DPR pusat berimbas ke DPRD, walaupun pada kenyataannya hal ini tidak ada hubungannya.’tambahnya.**Tom

Mon, 4 Nov 2019 @18:53