Komisi IV DPR Prov Kaltara Tangani 351 Kasus Korban PHK

image

Kaltara,Borgol.Com _ Dewan Perwakilan Rakyat provinsi Kaltara Komisi IV sudah bekerja menangani Kasus PHK sebanyak 351 yang di  PHK (Putus Hubungan Kerja) pihak perusahaan ( SKI) PT Sanggam Kahuripan indonesia Grup maraknya pengusaha yang berinvestasi di Provinsi Kaltara yang termuda ini .

Kita dukung dunia usaha artinya kita tidak anti Investasi namun banyak pengusaha yang saat dengan Pemerintah dan pada umumnya prusahan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki HGU yang cukup luas .

Serta memperkerjakan pekerja buru mencapai ribuan orang sangat kita dukung karena dengan kehadiran pengusaha berputaran perekonomian di kaltara cukup membaik namun disatu sisi ada temuan dari tim investigasi gabungan Yang terdiri dari media KPK, Media Suhu dan Media Borgol

Dibawa kordinator lapangan dipimpin oleh Risna Wati melakukan penelusuran terkait pemutusan Hubungan Kerja secara sepiak yang diduga dilakukan oleh manejemen PT SKI Grop terhadap 351 orang tanpa menpertimbangkan hak asasi  manusia yang dilindungi UU No 39 tahun 1999 maupun UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .

Dari penelusuran tim awak media,  melakukan konfirmasi dengan Partoyo Tobing Ketua DPC Lakip 45 selaku Pemegang kurasa dalam menperjuankan pekerja Buru yang mengalami PHK dan tentang koronologis PHK tersebut berawal ketika PT.SKI Mengali Status dengan Menejemen (PT. DSN) Danista Surya Nusantara dan menyepakati dengan pekerja buru tentang menejemen PT. DSN .

Terkait hak-hak pekerja buru artinya pekerja buru tetap bekerja tidak ada PHK tapi sayangnya janji manis yang diperdayakan oleh Pimpinan PT. SKI Babak Budhiono Yang telah Membawa Petaka Bagi pekerja buru dan keluarganya.

Sejumlah 351.orang dan berdasarkan teropong Lasakar Anti Korupsi Pejuang 45 melihat Bahwa ada Dugaan Tindak Piadana Kejahatan Dan ini Tidak ada Toleransi Dari Lakip 45 Bagi PT. SKI Serta ada Dugaan DISNAKER PROV KALTARA turut Membekin Memberi lampu Hijau Kepada PT. SKI Untuk mengancurkan Nasib Dan Masa depan Pekerja Buru Yang ter PHK. ketua lakip45 Yospartoyo Tobing Menyerukan Kepada Pekerja Buru Jangan takut Ketika Nasib.

Pekerja buru Dijolimi Lakip 45 Siap Membantu dan Saatini sudah dilimpahkan ke misi 4 DPRD Prov Kaltara Yang mana tim Pemburu kasus ini Bertepatan Pada Tanggal 8 Desember 2017 Telah Melakukan Rapat Dengarpendapat Yang dipimpinnya langsung Oleh ASNAWI ARBIN, M. Hum Selaku Ketua Komisi IV Dan Hadirjuga effendy Djufrianto, SH M. HP. Anggota Komisi IV Terkait Draf tuntutan Pembabayaran PHK Hak Pekerja Buru Bertempat di Gedung DPRD Prov Kaltara Lantai 2 Dimulai dari jam 09 .30 sampai 10.30 Oleh DPC Lakip 45 Dan Dimas Tenaga kerja dan transmigrasi prov Kaltara serta PT. SKI Dan Polres Bulungan Serta Humas DSN Bapak Agus Murtado Dengan Media Cetak Dan Elektronik.

Hasil dalam pembahasan tersebut telah disepekati sebagai berikut , bahwa dalam tuntutan PHK Yospartoyo Tobing Slaku Kuasa Hukum Pekerja Baru Menganjukan Tuntutan Agar Kasus PHK Disesuaikan Dengan Pasal 163 Ayat 2 Yang Berbunyi Pengusaha tidakmau menperkerjakan Buru dengan pengusaha yang baru ketika Pengalihan maka pekerja baru Berhak Atas uang Pesangon Sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2.

Dan Uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali Sesuai pasal 156 Ayat 3 dan uang penganti lainnya Pasal 156 Ayat 4 Atau Totalan yang di ajukan sebesar Rp3. 896.602.197 Dan Mendapt Respon Positip dari Ketua Komisi 4 DPRD ProvKaltara Serta Memberipenegasan Kepada Desnaker prov Kalatara Agar Segera Menhitun Hak hak Pekerja buru Yang Mengalami PHK Disesuaikan Dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 163 ayat 3 agar jangan membuat Buru Menjadi Korbang Edisi Bersambung.**Tim

Sat, 9 Dec 2017 @06:22