JPU Hanya Tuntut 7 Bulan Penjara , Pada Terdakwa Kekerasan Terhadap Wartawan

image

REMBANG,BORGOL.COM _Suryono (30) tahun pegawai PLTU terdakwa kasus kekerasan terhadap wartawan hanya di tuntut 7 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum pada persidangan yang beragendakan Penuntutan, Kamis (13/7/2017) siang.

 Adapun dua orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Rembang yang membacakan tuntutan tersebut yakni Wakhid Adrian dan Muhammad Salahuddin.

Salah satu point dalam tuntutan yang dibacakan oleh Muhammad Salahuddin  yakni hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun pertimbangan yang memberatkan tindakan Suryono telah menghalang – halangi kerja insan pers, sehingga mengakibatkan informasi tidak sampai ke masyarakat.

Di sisi lain, hal hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sopan dalam persidangan, menyesali kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi.

Sementara itu, pihak JPU juga mengatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 18 Ayat 1 Undang – Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Selanjutnya ia menuntut terdakwa dengan hukuman 7 bulan penjara.

 Di saat yang sama, setelah mendengarkan tuntutan tersebut, pihak majlis Hakim mengagendakan oleh terdakwa Suryono untuk membacakan nota pembelaan pada Senin (17/7/2017) pekan depan. 

Kemudian, penasehat hukum terdakwa, Darmawan Budiharto memohon sidang dilanjutkan Kamis pekan depan. Namun Ketua Majelis Hakim, Antyo Harri Susetyo menolak. Ia meminta agenda sidang selanjutnya bisa lebih cepat, yakni hari Senin, 17 Juli 2017. Dan akhirnya pihak terdakwa dan penasihat hukum menyanggupi agenda yang sudah dijadwalkan oleh majlis hakim tersebut.

 Sementara itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kabupaten Rembang, Djamal A. Garhan mengungkapkan berdasarkan Undang – Undang Pers, negara menjamin kemerdekaan pers, untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi.

"Apabila ada yang sengaja menghalangi atau menghambat, ancaman hukumannya paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta. Kalau jaksa hanya menuntut 7 bulan, ia berharap Majelis Hakim bisa menjatuhkan hukuman setimpal yang tidak mencederai rasa keadilan," harapnya.**Hasan Yahya

Thu, 13 Jul 2017 @19:59