Jalin Kerja Sama Brantas Korupsi, Pemkab Serahkan RAPBD 2018 kepada KPK

image

REMBANG,BORGOL.COM _ Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menindak lanjuti komitmen, Bupati Rembang belum lama ini mengadakan pertemuan khusus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas tindak lanjut perjanjian kerjasama (Mou) yang telah diteken.

Sejumlah bentuk kerja sama, guna memastikan bahwa KPK melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi keuangan Pemkab, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengungkapkan, kerjasama dilakukan menyangkut keuangan oleh DPPKAD, integritas oleh pegawai oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pengawasan penanggung jawab oleh Inspektorat dan proses pembangunan oleh Bappeda. “Bentuk aksinya macam macam," kata Bupati.

Seluruh kegiatan, kata Bupati, mulai perencanaan didasarkan E planning E-budgeting, E-planning. Sedangkan perencanaan tersebut muncul dari dari rangkaian musyawarah yang melibatkan masyarakat. "Mulai dari Musrengbangdes, Musrengbangcam, Musrengbangkab sampai raperda harus terintegrasi. Tidak boleh putus, artinya tidak boleh ada kegiatan muncul tiba tiba. Kegiatan harus yang ditetapkan dari proses awal itu," jelasnya.

Bupati menambahkan, KPK telah meminta kepada Pemkab untuk menyerahkan dokumen rancangan APBD tahun 2018 mendatang, agar dapat langsung dimonitor. Pihaknya pun telah memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyesuaikan.

Menurut bupati Sifat dari kerja sama ini mengarah ke pencegahan tindak pidana korupsi. "Kalau ada temuan indikasi penyimpangan, KPK sejak awal sudah bisa mengingatkan," tandasnya.*Hasan

Sun, 7 May 2017 @09:11