Gubernur Kaltara Ajak Bupati / Walikota Evaluasi Kinerja Pelayanan OTDA

image

TANJUNG SELOR,Borgol.Com _ Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengajak bupati dan wali kota untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan otonomi daerah di daerah masing-masing. Terutama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di samping itu, juga terkait peningkatan daya saing pada pertumbuhan ekonomi hingga pelayanan perizinan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. “Karena peningkatan pelayanan ini menjadi salah satu prioritas kebijakan di Provinsi Kaltara,” ujarnya di sela-sela sambutan pada upacara peringatan HUT Kaltara di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Sabtu (22/4).

Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, baru mencakup penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelengaraan pemerintahan. Di antaranya penilaian pembentukan organisasi perangkat daerah, pengisian personel, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan/APBD, pengalihan aset, personel, dan dokumen, penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyediaan RTRW, dan pemindahan ibu kota.

Sedangkan untuk peningkatan pelayanan publik, kata Irianto, masih belum maksimal. Karena itulah dirinya menekankan agar pelayanan publik harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga pada peningkatan investasi berjalan dengan baik.

“Saya minta setiap pemda yang ada di Kaltara untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Terutama pada peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.

Dia juga meminta kepada bupati dan wali kota untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Selain itu, dia meminta hubungan penyelengaraan pemerintahan antar kabupaten dan kota diefektifkan.

“Juga menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku,” pesannya.

Untuk pengelolaan anggaran, dia juga mengingatkan agar dilakukan secara transparan sehingga terwujud pengelolan keuangan yang baik. Pemerintah kabupaten/kota pun ditekankan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.**Haris

Tue, 25 Apr 2017 @11:27