Geram Jateng : Terkait Penjualan Saham Tol Semarang-Solo Anggota Dewan Jangan Melempem

image

Semarang-Borgol.Com-Puluhan orang yang tergabung dalam LSM Geram Jateng melakukan aksi di depan  Gedung DPRD Jateng,  Mereka  berorasi meminta DPRD mengambil langkah tegas atas penjualan saham Tol Semarang-Solo dan rencana pembelian kembali saham tersebut oleh Pemprov Jateng yang terkesan ditutup-tutupi.

Gabungan LSM yang terdiri atas LSM Berantas, LSM Fraksi, LSM KP Kumdam, DPC Bara JP, dan LSM Garda P3ER tersebut menilai, slogan Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi yang digunakan Gubernur Ganjar Pranowo hanya alat untuk meraih suara masyarakat Jateng pada  pemilihan gubernur saat itu.

Tak lama setelah  rombongan melakukan aksi  dari perwakian  di persilahkan untuk beraudensi bersama  anggota dewan dari komisi C dan beberapa  instansi terkait . 

Dalam audiensi tersebut, pendemo ditemui oleh Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto, Anggota Komisi C Bambang Eko Purnomo, Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) Krisdiyani Syamsi,dan  Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng Muhammad Arif Sambodo.

Koordinator  gabugan LSM yang  menamakan diri  Geram Jawa Tengah, Budi Santoso mengatakan, pihaknya mendorong DPRD agar mengambil langkah yang lebih  tegas. pasalnya uang yang digunakan adalah uang rakyat.

“ kami mendorong DPRD juga  jangan  mlempem, karena sampai saat in  setelah isu penjualan saham jalan tol sebanyak 25% sudah bergulir, tidak ada tindak lanjutnya .”ujar budi di ruang  rapat DPRD Jateng  rabu (19/10/16).

Lebih lanjut budi memaparkan ,dia tak ingin kejadian di pemrov  tersebut  akan terjadi  seperti kasus di pemkot semarang   “takutnya seperti kasus kasda di Pemkot yang tiba-tiba raib karena disimpan di bank lain,” ujar Budi.

Nantinya, tambah Budi, andai ada temuan, pihaknya akan membawa kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng pihaknya akan  meminta Kejati Jateng mengusut tuntas dugaan penjualan aset jalan Tol Semarang-Solo milik Pemprov Jateng sebesar 25%, yang tidak sesuai prosedur tanpa persetujuan DPRD Jateng. Begitu juga dengan BPK RI Perwakilan Jateng dan BPKP Jateng diminta melakukan audit secara transparan,” ujarnya.

Sementara itu ,Biro Keuangan, Arif Sambodo mengatakan, dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan dan PP 39 Tahun 2007, sejauh memang tidak mengganggu likuiditas keuangan maka uang bisa ditempatkan di bank umum.

“Uang kas kami yang ada kita tempatkan di beberapa bank, namun yang terbesar ada di Bank Jateng. Selain itu ada di bank milik Negara seperti BRI, Mandiri dan BNI yang tujuannya untuk menghindari resiko,” kata dia.

Menurut Arif, simpanan pada posisi hingga saat ini berjumlah 1,355 T, di mana 1,3 T ada di Bank Jateng, sedangkan sisanya  ada di bank milik Negara. (Uut)

Thu, 20 Oct 2016 @03:54