Wabub Tanjab Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Tentang LPJ APBD 2015

image

KUALA TUNGKAL, Borgol.Com _ Rapat Yang dipipmpin Oleh Faizal Riza, ST, MM.Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat menerima Penyampaian Oleh Wakil Bupati Tanjabbar H. Amir Sakib yang menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum Fraksi di DPRD Tanjabbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015, Rabu (27/7/2016), di Gedung DPRD Tanjabbarat.

 Pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk pertanyaan maupun saran dan pendapat serta informasi yang dinilai dari keseluruhan tanggapan tersebut pada hakikatnya mengandung nilai nilai yang sangat konstruktif untuk kemajuan daerah, bangsa, dan negara.

 ''Dengan disertai penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi tingginya, kami haturkan kepada anggota DPRD, pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan kami nilai mengandung hakikat yang sangat konstruktif untuk kemajuan daerah, bangsa, dan negara,'' kata Amir Sakib mengawali sambutannya.

 Dilihat dari substansinya lanjut Amir, pemandangan umum fraksi merupakan sebuah Rekomendasi DPRD tersebut telah memberikan catatan kritis yang harus ditindaklanjuti sehingga menjadi kontribusi nyata untuk  peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Tanjabbar.

 “Kami menyadari bahwa rekomendasi tersebut mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kinerja kami, baik yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan daerah di tahun 2015,” katanya.

 Apabila dalam pelaksanaan APBD 2015 tersebut tergambar berbagai keberhasilan dalam kurun waktu itu, maka keberhasilan tersebut merupakan “buah tangan” dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tanjabbar.

 Sedangkan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada, kami menyadari hal tersebut karena kelemahan yang harus kami perbaiki agar tidak terulang di masa mendatang. Inilah suasana koordinatif-evaluatif yang sehat dan konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD telah berhasil dibangun pada hari ini.

 “Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD, yang telah memberikan rekomendasi yang kami nilai sangat baik dan berkualitas. Hal tersebut membuktikan keseriusan dan atensi yang tinggi dari DPRD terhadap kinerja Bupati Tanjabbar dalam menjalankan amanah untuk pembangunan daerah,” lanjut Amir. 

 Menjawab pertanyaan dari Fraksi Golkar, Gerindra dan PDI-P termasuk PAN dan PKB yang menyampaikan mengenai realisasi PAD, dikatakan Wakil Bupati, bahwa mengacu pada UU No 28 tahun 2009 bahwa daerah hanya dibolehkan memungun 11 jenis pajak, selain dari 11 itu, dipungut oleh Pemprov dan Pusat.

 Sebagai contoh izin pertambangan kewenangannya oleh Pemprov. Sehingga menyulitkan kita untuk melakukan pendataan objek dan sujek pajak secara lengkap dan akurat. Namun Pemkab juga melakukan koordinasi dengan Provinsi agar beberapa potensi pajak bisa dipungut oleh daerah," beber Amir Sakib.

 Terkait temuan BPK RI perwakilan Jambi atas laporan hasil pememeriksaan pengelolaan pertanggungjawaban belanja daerah tahun 2015, yang dipertanyakan fraksi Demokrat-Hanura dan fraksi Restorika Keadilan, dijelaskan Amir Sakib melalui Inspektorat telah ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan rekomendasi BPK RI. Kedepannya terkait monitoring dan pengawasan melalui sistem pengendalian interen dan pengawasan melekat akan ditingkatkan, jelas Wakil Bupati.

 Selanjutnya, mengenai aset daerah yang belum terdata dengan baik yang memberikan ststus opini discleanmir. Dijelaskan Wabup, berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara, serta Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, dimana dalam tata pengelolaan juga akan mempedomani Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akural sebagaimana tertuang dalam PP No 71 tahun 2010

 Tindakan nyata yang sedang kami lakukan antara lain, melakukan rekonsiliasi, menginventarisasi, memperbaiki pencatatan serta penilaian asset tetap: Menetapkan status pemanfaatan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun PDAM dan PLN.

 “Pemerintah daerah terus melakukan penataan dan pembinaan terhadap pengurus dan penyimpan barang di SKPD agar aset aset pemerintah daerah tercatat dengan tertib,'' pungkasnya.**ADI

 

Sat, 30 Jul 2016 @10:54