Dugaan Korupsi Senilai 57 M, Dinas Pendidikan Kab.Rembang Dilaporkan Ke Kejati Jateng

image

REMBANG, BORGOL.COM _ Citra dunia pendidikan di Kabupaten Rembang kembali tercoreng, setelah dugaan korupsi berupa duplikasi anggaran rehabilitasi bangunan sekolah senilai lebih dari Rp 57 miliar baru-baru ini mengemuka.


Sebanyak 365 kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012, diduga jadi ajang bagi-bagi fee oleh oknum di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan oleh Aliansi TAJAM, salah satu organisasi masyarakat Rembang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Rabu (20/7).


Sebelumnya melalui investigasi dan peninjauan di lapangan, pihak pelapor menemukan banyak program kegiatan yang tidak jelas realisasi hasil pekerjaannya. "Padahal kegiatan tersebut dibiayai anggaran yang cukup besar. Hal ini jelas merupakan pemborosan keuangan daerah Kabupaten Rembang," sebut Juru bicara aliansi TAJAM Provinsi Jateng, Muhyiddin, usai menyerahkan berkas laporan dugaan penyimpangan tersebut kepada Kejati Jawa Tengah di Semarang.


Dugaan yang dimaksud, jelasnya, termasuk duplikasi kegiatan di beberapa pos anggaran. Misalnya pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kode rekening 5.2.16.41 dengan pagu Rp 57 miliar. Modusnya, pengadaan barang berupa peralatan laboratorium, alat pengajar, pembangunan perpustakaan, dan peningkatan mutu sarana pendidikan.


Padahal menurutnya, pengadaan barang yang diambil dari anggaran rehabilitasi bangunan sekolah tidak dapat dilakukan. "Karena pengadaan barang tersebut sebenarnya sudah dianggarkan dalam kode rekening sendiri," terangnya.


Tak hanya itu, kegiatan rehabilitasi sedang/berat bengunan sekolah yang sama, ternyata sudah mencakup kegiatan pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, dan pembangunan perpustakaan, yang sudah dianggarkan pada DPA dengan kode rekening sendiri.


"Masing-masing nilainya Rp. 3.03 miliar, Rp. 4.2 miliar, Rp. 3.03 miliar, Rp. 250 juta dan Rp. 450 juta," bebernya.
Selain dobel anggaran, menurutnya, kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah sesuai petunjuk teknis Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan komite sekolah. Pada kenyataannya kegiatan itu dikerjakan oleh pihak rekanan. Akibatnya ada beberapa sekolah yang sama sekali tidak pernah menerima atau mengelola uang kegiatan, karena langsung ditransfer dari Dinas ke rekening rekanan. Sekolah yang dimaksud, masing-masng SD Karangharjo, Glebeg, dan Landoh yang terletak di Kecamatan Sulang.

"Pihak sekolah tidak bisa membuat LPJ penggunaan dana karena dikelola rekanan," tandasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Penyidikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, La Ode Muhammad Nusrim, membenarkan telah menerima laporan dari LSM TAJAM.

Namun sebutnya, kasus dana DAK tahun 2012 sebenarnya sudah pernah dilaporkan sebelumnya, bahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht). "Data ini awalnya dari ketidak puasan masyarakat Rembang. Saat itu, laporan telah ditindaklanjuti bahkan sampai sidang.

Ternyata ada indikasi lain yang dilaporkan," ujarnya. Meski telah menerima laporan resmi, pihak Kejati mengaku belum akan menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab, menurut Nusrim, belum ada data pendukung yang valid dari pelapor. "Jadi setelah mereka bawa data dukung yang valid, kami tindak lanjuti, kalau tidak ya belum," tukasnya.

Mengenai dana DAK yang harus dikelola secara swakelola oleh phak sekolah, pihaknya mengaku belum mengetahui. "Soal DAK yang seharusnya swakeloa, kami tidak tahu. Yang tahu itu para pelapornya karena sesuai data yang disampaikan," tandasnya.**JY

 

Mon, 25 Jul 2016 @12:03