Ganjar Kirim 17 Kepala Daerahnya Belajar Ke KPK

image

JAKARTA,BORGOL.COM_Gubernur Jawa Tengah membawa sebanyak 17 kepala daerah yang terdiri dari bupati dan wali kota di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengikuti pelatihan integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.

Dalam pelatihan itu, KPK akan memberikan masukan mengenai sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ini sebagai upaya menambah pengetahuan para kepala daerah, karena banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merasa prihatin.

Karena itu, Pemprov Jateng mengirim 17 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya yang terpilih dalam Pilkada 2015 untuk disekolahkan antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekolah antikorupsi yang dikemas dalam workshop ”Pembangunan Integritas” itu digelar selama tiga hari sejak kemarin.

”Berawal dari kegalauan teman- teman kalau ada OTT (operasi tangkap tangan) bikin geger. Kalau mau melakukan sesuatu jadi takut. Jadi, di sini mereka bisa belajar dan bertanya kepada KPK,” kata Ganjar.

Dari 17 daerah yang dikirim tersebut terdiri atas empat kota dan 13 kabupaten, antara lain Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang.

Selanjutnya Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten.

Semantara itu menurut Agus, dalam pelatihan tersebut, para kepala daerah akan diajarkan mengenai cara mengelola APBD agar transparan dan akuntabel.

"Agar dalam menjalankan tugas sehari-hari benar-benar menegakkan integirtas untuk mencapai tujuan di pembangunan di Jateng," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Misalnya, saat dilakukan penganggaran dan perencanaan program pemerintah.\ Selain itu, KPK mengingatkan agar sistem pengadaan melalui lelang dilakukan dengan sistem informasi publik.

Ia menyebutkan, contohnya, menggunakan e-procurement, e-catalogue dan e-monitoring.

Hal tersebut memudahkan masyarakat Jateng untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Dalam pelatihan tersebut, kepala daerah juga diajarkan mengenai pengelolaan dana desa.

Menurut Agus, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan memperkenalkan cara pengelolaan dana desa secara transparan dan dikomunikasikan dengan masyarakat.** WID

Wed, 23 Mar 2016 @20:47