Kisruh Yayasan Klenteng Grajen Semarang ,Kepala Satpol PP :Bangunan Itu Tidak Ber (IMB)

image

Semarang-Borgol.com-kisruh Sengketa antara dua pimpinan yayasan dan kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) atau Klenteng  Hian Thian siang TEE.-BIO  yang lebih populer dengan sebutan Klenteng Grajen Semarang  di Jl.MT hariyono 313 ini  kini belum ada tanda-tanda  menemukan titik temu  .

di ketahui dari dua pimpinan yayasan saling kleim bahwa mereka merupakan  pimpinan yang sah  .pantauan Borgol.com di ketahui dua kubu pada hari Rabo (28/1/15) lalu mencoba  bermediasi di gedung Asisten Kesra Lantai Empat Provinsi Jawa Tengah setelah sebelumya mendatangi kantor Kakanwil Kemenag  Jateng  namun batal di karenakan salah satu pihak yag bersengketa tidak datang ,

Setelah hampir satu jam bermediasi  media ini mencoba  mewawancarai dari kedua belah pihak yang berseteru ,namun tak satu pun yang bersedia memberikan keterangan terkait hasil pembicaraan dengan Asisten Kesra itu alasanya sudah di wakilkan pengacara Masing-masing

.Asisten  kesra Provinsi Jateng  Ir.  DJoko sutrisno MSi .saat di konfirmasi  membenarkan ,bahwa pihaknya selaku Perwakilan Pemrov sudak semestinya  mencoba menegahi perkara tersebut karena ini menyangkut Ummat dan Bangunan tempat beribadah jadi harus di selesaikan dengan banyak pihak seperti Kementrian Agama,dalam hal ini Dirjen Bimas Buda, Kesbangpol,Satpol PP dan semua instansi terkait .

"Dari hasil keterangan berbagai pihak itu bangunan Mengganggu Altar dan kegiatan beribadah umat,dan sebetulnya  itu masalah interen Yayasan, seharusnya tidak perlu di besar besarkan dan tidak perlu pakai pengacara "jelasnya singkat

Di tempat terpisah Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen edi setiawan  melalui kuasa hukumnya, John Richard L mengatakan , dia oktimis upaya damai yang di jembatani Asisten Kesra  dan berbagai pihak akan bisa terwujud “kita tunggu saja  hasilnya yang jelas kami di sarankan untuk  menyelesaikan dengan cara kekeluargaan  karena ini kan tempat ibadah semua harus berfikir jernih “papar dia di kantornya .  

Namun  di tengah tegah permasalah yang belum selesai ini  ternyata di ketahui bangunan yang di permasalahkan telah di bongkar Satpol PP Semarang  degan alasan bangunan melanggar Perda No 5 Th 2009  tidak ada IMB  ,menanggapi  pembongkaran oleh satpol PP itu  John Richard L sebagai kuasa Hukum ketua pembina Yayasan (TITD) menyayangkan atas tidakan satpol PP itu karna sebelumnya pihaknya sudah lama mengurus IMB “sambil menunggu  IMB jadi pihaknya sepakat untuk mengghentikan sementara pembangunanya dan pihaknya mengaku juga sudah bertemu walikota Semarang  agar bangunan tidak di bongkar  karena ini menyanggkut Umat beribadah ,jelasnya .

Selain berkonsultasi dengn Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi John  juga mengaku  sudah meminta rekomendasi ke Pemprov Jateng  dan  Juga kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah. Menurut John, semua sepakat agar pembangunan sementara dihentikan dan tidak dilanjutkan sebelum segala persoalan diselesaikan, namun bukan membongkar. ”Selama ini disegel oleh satpol PP dan kami setuju, sembari kami menyelesaikan soal administrasi yakni IMB dan juga penyelesaian persoalan hukum yang masih berjalan . Tapi tiba-tiba saja dibongkar. Ada apa dengan satpol   PP ini “atas pembongkaran sepihak ini kami akan melaporkan ke Polisi ,tegas dia ,

Menaggapi pembongkaran tersebut ,Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro Pudyo Martantono saat di konfirmasi Di Kantornya Jum,at (30/1/15) menegaskan bahwa pihaknya  dalam melakukan tindakan pembongkaran sudah sesuai dengan Standar Oprasional  Prosedur (SOP) “sampai sekarangpun mereka tidak ada (IMB)  itu jelas jelas pelanggaran Perda 5 th 2009 tentang ijin mendirikan Bangunan (IMB) terlepas itu di dalamya ada permasalahan interen pengurusan itu bukan ranahnya untuk ikut campur ,Katanya.

dI jelaskan  Endo ,pihaknya tidak  asal main bongkar sembarangan  tampa dasar yang jalas, dan itu tidak akan menghentikan pelanggaran Perda  “tegas  Endro,

selama  ini ia mengku  sudah cukup banyak memberikan toleransi oleh pengelola yayasan  namun tidak di indahkan .menanggapi akan di laporkan ke ke polisian dari pihak Yayasan dia tidak masalah karena dia yakin tindakanya sudah melalui prosedur yang benar “tidak masalah di laporkan sepanjang kami melakukan dengan prosedur yang sudah  benar ,bagi saya ini resiko pekerjaan yang di amanatkan  Undang Undang  pada saya   ,Pungkasnya.** (UUT)

Mon, 2 Feb 2015 @04:58