3 X Jokowi Bilang: Jangan Ada Kriminalisasi

image

Foto (arsip CNN): Presiden Jokowi memberi keterangan mengenai kasus KPK dan Polri setelah berdiskusi dengan beberapa tokoh

 

Jakarta, BORGOL.COM- Dalam jumpa pers menanggapi kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri pada Ahad (25/1), Presiden Jokowi menyampaikan tidak boleh ada gesekan antar kedua lembaga. Keduanya juga harus saling bahu-membahu dalam rangka menegakkan hukum.

Selain itu Jokowi juga menghimbau agar KPK dan  Polri bertindak transparan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Proses hukumnya harus dibuat setransparan dan seterang mungkin,” tutur Presiden Jokowi.

Kompas.com mencatat, bahwa presiden mengucapkan larangan kriminalisasi dalam kasus KPK vs Poklri sampai tiga kali. Selain melarang adanya kriminalisasi, Jokowi juga melarang adanya intervensi dari pihak manapun yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi panas tersebut.

“Agar proses hukumnya berjalan baik, maka jangan ada kriminalisasi dan intervensi dari siapapun,” Jelas Presiden.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang sebagaimana dilansir kompas.com menyampaikan bahwa pernyataan Presiden menunjukkan kualitas sebenarnya dari presiden. “Massa sudah bergerak, kok pernyataannya Cuma seperti itu? Jokowi itu tidak berani apa tidak paham?,” Ucap Haris.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan kalau dia mengikuti kasus tersebut dari awal, serta memberi saran kepada Presiden Jokowi agar segera menendang bola yang sudah ada. Ganjar tidak ingin kekacauan antar dua institusi tersebut menyandera langkah Presiden Jokowi.

 “Saya sampaikan kalau pak Jokowi harus segera menendang bola yang sudah ada didepan gawang. Kalau tidak ditendang maka pak presiden bukan Jokowi banget,” terangnya.

Sedangkan untuk menyelesaikan konflik yang menyandera KPK dan Polri, Jokowi memanggil tujuh orang ahli ke istana presiden untuk berdiskusi. Ketiganya adalah, mantan Wakapolri, Komjen (Purn) oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mantan ketua mahkamah Konstitusi, Jimmly Asshiddiqie, mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana hardjapamekas, dan pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar. Sedangkan Syafi’i Maarif berhalangan hadir karena ada acara di Yogyakarta.*** Zae

Mon, 26 Jan 2015 @17:50


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar