Mantan Bupati Seruyan, Benarkan Dugaan PT STP (Wilmar Group) Lakukan Pelanggaran Berat

image

KALTENG, BORGOL. COM _Kasus penangkapan terhadap enam orang, yang satu diantaranya adalah aktivis LSM Aliansi TAJAM dan wartawan koran Borgol, Nedi Sugiyanto dengan tuduhan pencurian sawit oleh Kepolisian Resor (Polres) Seruyan telah memasuki tahap persidangan.

Namun, ada dugaan kasus ini sengaja dikriminalisasi (di setting_red) oleh pihak-pihak tertentu, yang merasa dirugikan oleh aktivitas serta pemberitaan Nedy dan kawan-kawan dalam mengadvokasi lingkungan sekitar dan buruh sawit disekitar perkebunan sawit milik PT.STP 1,2,3 yang tergabung dalam Wilmar group.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa advokasi yang dilakukan Nedy tersebut dilakukan lantaran adanya pengaduan dari masyarakat mengenai sengketa lahan antara masyarakat dan pihak perkebunan. Selain itu, juga dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. STP, diantaranya: habisnya izin prinsip dan izin lokasi pengelolaan hutan milik PT. STP yang telah habis sejak 2007.

Seperti keterangan yang disampaikan oleh mantan Bupati Seruyan yang dihubungi melalui ponselnya, H. Darman Ali menyatakan, bahwa izin pihak PT. STP (Wilmar group) sudah habis sejak 2007. Pasalnya, setelah izin habis pihaknya (bupati_red) tidak pernah lagi memberikan izin baru untuk PT. STP.

Dengan demikian, PT. STP (Wilmar Group) bisa dikatakan sudah melakukan pelanggaran berat. “Entah kalau Bupati baru sudah mengeluarkan izin baru, yang jelas selama saya menjabat saya tidak pernah mengeluarkan izin baru untuk PT. STP sejak 2007 dan ini adalah hal yang riskan” terangnya.

Dugaan itu juga dibenarkan oleh sumber dari media ini yang enggan disebutkan namanya, yang menyatakan  jika pihak PT.STP 1,2,3 (Wilmar Group) tidak lagi memiliki ijin prinsip pengelolaan hutan sejak 2007.

“PT. STP sudah tidak memiliki izin prinsip pengelolaan hutan sejak 2007 sampai 2014, kalau mau membuktikannya, datang saja ke PT.STP (Wilmar Group) dan periksa semua dokumennya,” ungkapnya.   Dengan demikian PT STP (Wilmar Group) dapat dikatakan bekerja tanpa izin dari kemenhut maupun Pemda Seruyan,” jelasnya.

Keterangan Asisten II pemda Seruyan

Sementara itu, menurut keterangan yang diperoleh melalui SMS dari Asisten II Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, H. Sugian Noer, menjelaskan bahwa pihak PT. STP 1,2,3 (Wilmar Group), hanya mengantongi izin lokasi pertama dari bupati H. Darman Ali seluas 19202 hektar   dan izin lokasi kedua seluas 790 hektar, yang hanya berlaku selama tiga tahun sejak izin diterbitkan pada 2004.

“Namun pada tahun 2007, selain ijinnya yang sudah habis, ijin lokasinya juga sudah mati, sehingga sejak 2007-2014 PT. STP belum lagi mendapatkan ijin yang baru”, terangnya melalui SMS.

Selain itu, sesuai dengan SK Menhut RI Nomor SK.529/Menhut-II 2012 kawasan PT. STP (Wilmar Group) hanya terdiri dari HPK seluas 9.679 hektar, HP seluas 6.083 hektar, dan HPL hanya 17 hektar.

Namun ada dugaan bahwa PT. STP melakukan pelanggaran sampai 4000 hektar,” jelas mantan bupati Seruyan, H. Darman Ali. Namun, berdasarkan hasil pantauan dan pengamatan di lapangan yang didapatkan dari sumber lain yang enggan disebutkan namanya, pelanggaran yang dilakukan oleh PT. STP (Wilmar Group), tidak hanya seluas 4.000 hektar, melainkan mencapai 20.000 hektar. “tidak hanya 4000 hektar, melainkan 20.000 hektar,” terangnya.

Kasus ini cukup menarik perhatian sejumlah aktivis dari berbagai kalangan di Jakarta. beberapa perwakilan dari LBH Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta, KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dan juga dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) akan mengikuti jalannya persidangan dan mengadvokasi dugaan kriminalisasi yang menimpa Nedy Sugiyanto dan kawan-kawan.**TIM

Tue, 20 Jan 2015 @00:44