Satu Tanah Punya Dua Sertifikat , BPN Pulang Pisang Diduga Ada Kongkalikong

image

Kalimantan, Borgol.Com _ Berawal dari informasi masyarakat bahwa di BPN Kabupaten Pulang Pisau sering terjadi penggandaan sertifikat ,tim borgol mencoba melakukan investigasi guna menelusuri   kebenaran akan informasi dari masyarakat tersebut.

Tidak begitu lama, akhirnya media ini bertemu dengan Ibu Awonice Bin Rut Mihing, masalah yang menimpanya adalah sudah 2 tahun tidak ada kejelasan tentang sertifikat yang dia urus.

Menurut sumber yang enggan disebut namanya, dia menuturkan, “pantas saja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pulang  Pisau Kalimantan Tengah tidak mau membuat serifikat Ibu Awonice Bin Ruth Mihing yang telah terdaftar di (BPN) Pulang  Pisau , pasalnya ada 2 (dua) serifikat yang di keluarkan oleh BPN  diantaranya :  (1 ) sertifikat Hak Pakai No.11 yang  berada di tangan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Pulang Pisau dan  sertifikat (2 ) Hak Milik No 794 Atas Nama Pemegang Hak : RUTH MIHING (Alm) berada di tangan   Ibu Awonice Bin Rut Mihing selaku ahli waris”, terangnya.

Kemudian, berdasarkan hasil penelahan pada kedua sertifikat tersebut . terdapat kejanggalan diantara serifikat itu. Diantaranya adalah Sertifikat yang di kantongi oleh Pemda Kabupaten Pulang Pisau tidak ada penunjuk ukur dan hanya di stempel cap atas nama Argraria.

Sedangkan serifikat No 794 atas Nama Pemegang Hak : RUTH MIHING (Alm) ada penunjuk ukur dan stempel cap atas nama Badan Pertanahan Nasional (Burung Garuda ) dalam hal ini BPN Kabupaten Pulang Pisau di duga “Maraf”   

Di lain kesempatan, awak BG mencoba cros cek untuk kedua kali kedua dengan meninjau posisi tanah atas nama pemegang hak : RUTH MIHING (Alm ) tersebut dan ternyata diatas tanah milik Ibu Awonice Bin Rut Mihing sudah di bangun lapangan serbaguna Handep Hapakat , pantas saja BPN Kabupaten Pulang Pisau tidak mau memberikan iformasi terdaftar tersebut.

Terlebih lagi  pembanguan lapangan serbaguna Handep Hapakat  tersebut tanpa persetujuan dari  Ibu Awonice Bin Rut Mihing selaku ahli waris. Melihat kejadian tersebut di atas, ahli waris menilai BPN Kabupaten Pulang Pisau di duga main mata dengan Pemda Kabupaten Pulang Pisau .

Begitu santernya gerakan Anti Korupsi Nasional di berbagai daerah di Indonesia, namun apa yang terjadi di BPN Kabupaten Pulang Pisau malah justru sebaliknya . melihat kasus ini BPN Pusat  harus menyikapi dan mengambil tindakan tegas kepada jajarannya apa bila memang ada pegawainya yang menyalahgunakan wewenang.**TL

Tue, 13 Jan 2015 @17:47