JURNALIS SEMARANG GELAR DISKUSI SENGKARUT DUGAAN KORUPSI E-KTP

image

Semarang.Borgol.com-Pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menantang sejumlah pihak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus korupsi E-KTP seperti yang dituduhkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M.Nazarudin justru mengundang tanya besar. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Bonyamin Saiman dan Ketua LBH Universitas 17 Agustus Mahfud Ali, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Sengkarut Dugaan Korupsi E-KTP’ yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) dan Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) di Ruang Wartawan Kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (25/11) siang.

“Biasanya yang omong besar dan bergaya menantang justru yang terima banyak, karena untuk menutupi kesalahannya”, ujar Bonyamin.

Bonyamin menambahkan gaya tantangan Ganjar tak berbeda jauh dengan gaya Anas Urbaningrum saat menantang siap digantung di Monas jika terlibat kasus Hambalang.

Sementara, Mahfud Ali yang juga mantan aktivis anti korupsi KP2KKN melihat Ganjar hanya berani ngomong di media saja untuk sebuah pencitraan. Sedangkan di forum-forum diskusi, Ganjar tak pernah berani datang meski diundang.

“Sayang banget Pak Ganjar hanya berani omong di media, padahal di forum diskusi seperti ini, dia malah punya kesempatan klarifikasi,” ungkap Mantan Wakil Wali Kota Semarang ini.

Dalam diskusi itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowoti tak hadir, Menurut Ketua Panitia diskusi Sunu Andhy Purwanto panitia telah melayangkan surat undangan sejak Jumat (21/11) silam. “Kami sudah sampaikan surat sejak hari Jumat lalu,” ujar Sunu, yang juga jurnalis MNC Grup.

Sementara itu, menurut sumber yang diperoleh , Ganjar pada pukul 10.00 WIB berada di Gubernuran tengah menerima kunjungan dari Komnas HAM. Kasus korupsi E-KTP terbongkar setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M.Nazarudin ‘bernyanyi’ di depan KPK.

Melalui kuasa hukumnya Elza Syarif, Nazarudin mengungkap jika kasus E-KTP menyeret keterlibatan beberapa anggota dewan, tak terkecuali nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan diduga menerima aliran dana senilai 500 ribu US Dollar atau Rp 5 miliar. (Frin/k17)

 

 

Thu, 27 Nov 2014 @18:23