Warga Minta Negara Melepaskan Hak Atas Tanah

image

 Foto Ilustrasi .

 

Ungaran .Borgol.com-Koordinator Warga Ambarawa yang bergabung dalam Paguyuban Ngudi Sejahtera (PNS), Sugiyarto, usai Mediasi penyelesaian masalah antara PT.KAI Daop IV Semarang dengan warga Ambarawa yang bermukim di emplesemen stasiun Ambarawa, di kantor bupati Semarang, menyatakan

Mediasi yang difasilitasi Bupati Semarang Mundjirin berjalan dengan alot dan berakhir buntu, warga menolak ganti rugi sementara PT.KAI tetap akan melaksanakan reaktivasi jalur kereta api dan perluasan stasiun Ambarawa.

“Negara wajib menyejahterakan rakyatnya sesuai undang-undang dasar, yaitu melepaskan hak tanah tersebut. Atau, kami minta direlokasi dan minta pengganti atas biaya yang kami keluarkan”Sugiyarto.

Bupati Semarang Mundjirin dalam mediasi berharap kedua pihak saling menyadari sehingga pembangunan tetap berjalan dan warga tetap mempunyai tempat tinggal. Salah satu alternative yang disampaikan bupati adalah meminta pengembang perumahan di Doplang, Bawen untuk mempermudah warga yang terkena reaktivasi rel kereta api mendapatkan perumahan disana.

“Kami telah membangun rumah susun di Ambarawa untuk warga di bantaran rel dan sungai di Ambarawa, tapi tidak ada yang mau pindah. Tentu saja, saat ini sudah habis dihuni orang-orang. Alternative lain yaitu menempati perumahan di Doplang, Bawen, kami sudah sampaikan kepada pengembangnya dan sudah siap membangunkan dengan uang muka ringan hanya Rp.2 juta”kata bupati.

Namun tawaran tersebut, tetap tidak digubris warga yang terkena proyek reakvitasi rel KA. Warga tetap bersikukuh ingin Negara melepaskan hak atas tanah tersebut, alasannya warga sudah 20 tahun tinggal, maka sesuai aturan agraria, warga diperbolehkan mengajukan permohonan hak atas tanah Negara.

Sementara, manajer asset PT.KAI Daop IV Semarang, Eman Sulaeman mengatakan permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi pihaknya, sebab hak itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya. SK Dirut PT.KAI No.Kep.U/JB/312/KA/2013, adalah standard operation procedure dalam pelaksanaan reaktivasi jalur KA Ambarawa-Tuntang-Kedungjati dan revitalisasi stasiun Ambarawa.

“Kalau kami keluar dari ketentuan yang ada, yaitu keputusan Nomor Kep.U/JB/312/KA/2013, maka kami menyimpang”tegasnya.

Menurutnya, Uang yang diberikan kepada warga adalah uang ganti bongkar, bukan uang ganti rugi bangunan atau lainnya. Jika uang ganti bongkar diberikan diluar ketentuan, maka bisa menjadi temuan pelanggaran oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),ungkapnya.

PT.Kereta Api Indonesia (KAI) tidak menginginkan penyelesaian melalui ranah hukum, terkait sikap warga Ambarawa yang belum kooperatif mendukung proyek revitalisasi stasiun Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Seperti diketahui, Terkait asset Negara yang dikuasakan kepada PT.KAI dan merujuk pada surat keputusan Dirut PT.KAI  No.Kep.U/JB/312/KA/2013 mengatur Standard Operasional Procedure (SOP) Revitalisasi stasiun Ambarawa tersebut,

 

Uang ganti pembongkaran akan diberikan sebesar Rp.250 ribu / m2 untuk bangunan permanen dan maksimal Rp.170 ribu / m2 untuk bangunan kontemporer. Kami tidak bisa memberikan lebih karena jika itu dilakukan akan melanggar ketentuan, maka tuntutan 170 kepala keluarga tersebut mustahil untuk bisa dipenuhi. (Yus)

Fri, 21 Nov 2014 @08:32