WABUB:PENIMBUN SOLAR HARUS DI TINDAK TEGAS

image

BOJONEGORO.Borgol.com- Wakil Bupati (Wabup) Setyo Hartono meminta pihak kepolisian menindak tegas oknum pelaku penimbun solar. Tak terkecuali jika ada perangkat yang terlibat didalamnya.

Menurut politisi asal Partai Gerindra ini, perlu adanya kesa
daran dari masyarakat terkait permasalahan kelangkaan ini. Bukan malah sengaja memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.  Seperti yang terjadi belakangan ini, banyak kasus penimbunan terungkap di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

"Kami minta masyarakat bekerja dengan jujur, kalau memang kurang ya kurang, jangan dimanfaatkan oleh sebagian oknum," ujarnya seperti yang di tulis blokbojonegoro.com

Bahkan, Wabup mengaku telah melaporkan permasalahan ini berkali-kali kepada aparat kepolisian. Sebab, jika tidak segera ditangani, maka masyarakat yang akan menjadi korban. Tak hanya itu, pihaknya juga telah meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan ketat terkait hal ini dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran.

Wabup mengaku tak pandang bulu dalam upaya penindakan kecurangan ini. Bahkan, jika perangkat terlibat dalam kasus serupa, maka akan ada sanksi tegas yang akan diberikan. "Jika perangkat benar terlibat maka akan kita tindak. Tapi tetap kami lihat mekanismenya seperti apa keterlibatannya," tambah Wabup.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, solar sekitar 4,3 ton bersama tujuh tersangka diamankan, yakni MS, WS, AS, YH, HR, NR dan ST. Pelaku utama ditengarai MS (31) warga Dusun Bungkal, Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Ia diduga sebagai pemilik penimbunan BBM subsidi jenis solar tersebut.

Petugas juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo S 2937 CR, Suzuki Shogun S 5772 CM, Honda Supra X S 5979 BJ, Honda Revo S 3409 CW, Honda Astrea Prima S 5567 CI, Suzuki Smash S 5827 BQ dan Honda Supra Fit S 4324 AY, juga diesel, selang dan beberapa jeriken kosong. Kini semua barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut (bb)

 

 

Fri, 26 Sep 2014 @08:23