Panwaslu Panggil Camat Genuk Terkait Dugaan Pengerahan PNS untuk Ikut Berkampanye

image

 Semarang,koranborgol.com- Diduga mengerahkan PNS dan memfasilitasi acara kampanye Pilpres yang dibungkus kegiatan Deklarasi Relawan Sedulur Genuk, Camat Genuk dan bawahannya dipanggil Panwaslu Kota Semarang.

            Kegiatan untuk mengampanyekan Pasangan Capres Joko Widodo-M Jusuf Kalla itu digelar oleh pengurus PDI P, PKB, Nasdem dan Hanura Kecamatan Genuk pada Sabtu (7/6) malam lalu. Bertempat di Posko Relawan Jokowi-JK di Pasar Banjardowo, Genuk.

            Dalam acara yang dihadiri Ketua DPC PDI P Kota Semarang Hendrar Prihadi ini, Camat Genuk Soemarjo diduga memfasilitasi penyiapan tempat deklarasi dan mengerahkan PNS bawahannya.

Diantaranya Sekretaris Camat Soeroto, Lurah Banjardowo Edy Maksudi dan Lurah Trimulyo Eddy Sulistiyono. Ditemukan pula kendaraan dinas sepeda motor  dengan nomor polisi H 9701 QH di lokasi deklarasi yang dihadiri kurang lebih 650 orang.

            Ketua Panwaslu Kota Semarang Sri Wahyu Ananingsih dalam Pres Riliasnya menyatakan, pihaknya pada Selasa (10/6) telah mengirim surat pemanggilan para pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi pada Kamis (12/6) mulai pukul 8 di kantor Panwaslu Kota Semarang Jl. Taman Telaga Bodas 1 Gajahmungkur Semarang.

Ananingsih mengungkapkan, ada enam orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Yaitu Camat Genuk, Sekcam Genuk, Lurah Trimulyo, Lurah Banjardowo, serta Sardi AK, Ketua Sedulur Genuk yang juga Ketua Sedulur Sehati Semarang (S3) Kecamatan Genuk. Selain itu, Margono selaku  penanggung Jawab deklarasi adalah Ketua PAC PDIP Genuk,

“Kami telah memanggil lima orang yang terkait acara itu untuk diklarifikasi,” tuturnya.

Terlibat Aktif

Ana, panggilan akrab Ananingsih menyatakan, dari temuan Panwaslu, kegiatan Deklarasi itu mengandung unsur kampanye. Sebab ada orasi politik berisi ajakan memilih capres-cawapres. Ada pula pembagian hadiah (door prize) berupa sepeda dan barang lainnya. Bukti yang dimiliki Panwaslu adalah rekaman video dan foto.  

Terdapat orasi politik oleh Ketua DPC PDI P Kota Semarang Hendrar Prihadi yang mengajak hadirin untuk memilih pasangan nomor urut 2 Jokowi-Jusuf Kala pada Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Hendi juga meminta relawan mengajak saudara, tetangga terdekat untuk memilih Jokowi-Jusuf Kala. Adapun Sardi AK selalu ketua Relawan Sedulur Genuk berorasi mengajak hadirin untuk memilih pasangan Capres nomor urut 2 Jokowi-Yusuf Kala.

Dari hasil penelusuran, kegiatan berisi kampanye tersebut juga tidak mendapat legalitas dari Polri, berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polsek Genuk. Polsek Genuk hanya menerbitkan Surat Perintah (SP) pengamanan kegiatan.

Ana menjelaskan, Camat Genuk akan diminta klarifikasi atas keterangan para saksi yang menyebut bahwa dia berada di lokasi deklarasi pada Sabtu pagi. Ada petugas kebersihan dari kecamatan yang membantu camat membersihkan lokasi deklarasi. Bahkan si Camat yang menginstruksikan pendirian Posko Relawan.

“Menurut keterangan saksi, Camat Genuk mempersiapkan lokasi deklarasi. Bahkan pendirian posko tersebut atas perintah Pak Camat Genuk. Ini yang perlu kami klarifikasi dari terlapor,” jelasnya.           

Ancaman Hukuman Disiplin dan Pidana

Ananingsih yang dosen Fakultas Hukum Undip ini mengungkapkan, perkara yang sedang diusutnya itu bisa dimasukkan dalam kategori pelanggaran administrasi dengan hukuman disiplin paling berat pemberhentian tidak hormat. Serta ada pelanggaran pidana pemilu dengan ancaman hukuman penjara.

Disebutkannya, apabila terbukti bersalah, Camat Genuk bisa dikenai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, sekaligus dikenai pasal 41 ayat 5 UU Pilpres Nomor 42 tahun 2008.

Dalam UU tersebut dinyatakan; ”pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara”.

Di pasal 43, terdapat aturan “Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye”.

Berikutnya, Pasal 44 mengatur: (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

            “Pelanggaran pasal-pasal tersebut diancam Pidana,” tegas Ana.

Lebih lanjut dia terangkan, ancaman pidana atas pelanggaran tersebut ada di pasal 218. Yakni  penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Serta denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).(tim)

 

 

Thu, 12 Jun 2014 @06:46