TEMUAN KP2KKN CARUT MARTNYA PILEG 2014

image

Semarang,Borgol.com-Pemilu legislatif 2014 telah berakhir dengan menyisakan segudang persoalan, seperti banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh caleg, tim kampanye, aparat pemerintah bahkan penyelenggara pemilu. Salah satu pelanggaran yang banyak ditemukan adalah politik uang (Money Politik).

Demikian dikatakan KoordinatorDivisi Pengawasan KP2KKN Jawa Tengah, Roni Maryanto di Semarang, Jumat (02/05).

 

KP2KKN Jawa Tengah dalam Pemilu Legislatif 2014 telah melakukan pemantauan di empat dapil di Jawa Tengah, diantaranya Dapil 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang & Kota Salatiga), Dapil 2 Kabupaten Demak, Dapil 3 Kabupaten  Grobogan, dan Dapil 9 (Kota Tegal dan Kabupaten Tegal).

 

“ Dari 22 hasil temuan pemantau KP2KKN, 14 diantaranya merupakan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Caleg maupun tim pemenangan Caleg  dengan modus diantaranyabagi-bagi sejumlah uang,” ujarnya.

 

Adapun 8 pelanggaran lainnya adalah penggunaan fasilitas negara (mobil dinas, gedung dan anggaran APBD) dan keterlibatan aparat pemerintah (kepala desa dan PNS).

 

Menurutnya temuan KP2KKN telah dilaporkan ke Panwascam maupun Panwas Kab/Kota namun penanganannya belum maksimal. Beberapa alasan panwas dalam menangani laporan temuan diantaranya kurangnya saksi yang mau menanda tangani berita acara pemeriksaan dan adanya kendala regulasi yang memperbolehkan kegiatan yang berindikasi politik uang tersebut.

 

Namun dalam penanganan pelanggaran pemilu khususnya politik uang terkesan sangatlah jauh dari semangat mewujudkan pemilu yang berintegritas. Beberpa pelanggaran pemilu terkesan dibiarkan oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum.

 

“ Hal ini disebabkan karena regulasi yang memang sengaja dibuat untuk melegalkan tindakan politik uang,” tambahnya.

 

Sementara itu politik uang yang dikemas dalam kegiatan diatas menurut Panwaslu kab/kota tidak dapat ditindaklanjuti karena diperbolehkan. Untuk itu mengirimkan surat kepada KPU RI untuk mencabut dan tidak mencantumkan pasal tersebut dalam peraturan KPU tentang kampanye Pilpres mendatang.

“ Kami juga menyayangkan putusan yang dikenakan oleh pelaku pelanggaran Pidana pemilu di jawa tengah. Setidaknya ada 12 kasus pelanggaran pidana pemilu yang telah di tangani oleh aparat penegak hukum dan 8 diantaranya sudah di vonis,” tandasnya.

 Namun dilihat dari vonis yang dijatuhkan sangatlah minimalis , hanya 2 -10 bulan percobaan. Hal ini menimbulkan tidak adanya efek jera bagi pelakunya. Seperti kasus yang Bupati Kab.Semarang Munjirin yang hanya dikenakan vonis percobaan 10 bulan dan denda 24 juta.

“ Aparat penegak hukum terkesan tidak maksimal dalam menerapkan hukuman pada pelanggaran tindak pidana pemilu ini. Tuntutan jaksa juga terasa sangat ringan dalam menjerat pelaku tindak pidana pelanggaran pemilu ini,” katanya.

 

Dengan segala carut marut penanganan pelanggaran pemilu 2014 ini semoga menjadi refleksi bersama sehingga dalam Pilpres nanti harapannya penyelenggra pemilu (KPU dan Bawaslu) dan Gakumdu (Polisi, Jaksa & Hakim) dapat melakukan pembenahan baik dalam regulasi maupun penanganan pelanggaran pidana pemilu tersebut.(tim)

Sat, 3 May 2014 @17:17