Kerakusan PT. GBSM dan PBS di Seruyan Mulai Terkuak

image

Seruyan, Borgol.COM

Tepat pukul 09.00 hari Jum’at (17/3) tim SUARA TIPIKOR, Media Hukum&Kriminal (BORGOL)), Pemuda LEMHANAS RI, LSM TAJAM, bertolak ke PT. GBSM & PT. STP (Group Wilmar) di dampingi masyarakat korban pencemaran limbah perusahaan tersebut. Pencemaran lingkungan Sungai Kelua yang mengakibatkan ikan tangkapan masyarakat pada mati. Masyarakat tidak lagi bisa mengunakan air sungai untuk minum, karena ketika meminumnya seluruh warga Amuntai Kelua terkena penyakit Muntaber dan kulit gatal-gatal.

Pemerintah Kabupaten Seruyan seolah tidak berdaya menindak perusahaan yang sudah merusak lingkungan, merugikan masyarakat dan ekosistem yang terjadi di sungai Kelua khususnya. Penanganan ini seharusnya di tangani oleh Kepala BLH H. Sugiannor, sekaligus rangkap jabatan sebagai Asisten II dan ketua Dewan Pengupahan Kab. Seruyan. Menurut penuturan masyarakat, petugas BLH, oknum LSM, oknum wartawan bahkan mengklaim dari Kementerian Pusat sering saja mengambil sample air yang tercemar oleh PT. GBSM dan PBS lainnya, akan tetapi hasilnya selalu nihil di meja perundingan dan negosiasi dengan pihak perusahaan.  Masyarakat/karyawan selama ini merasa menjadi korban di kelabui oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab tersebut.

Aneh sekali mendengar petugas BLH berdalih matinya ikan, wabah gatal-gatal dan muntaber di karenakan limbah kotoran feses dari warga sendiri. Hal ini kontras dengan hasil investigasi yang di lakukan team LSM TAJAM. Faktanya pembuangan hasil limbah perusahaan langsung mengalir ke anak sungai Kelua. Aliran pembuangan limbah tersebut secara sengaja di buat oleh PT. GBSM menggunakan Eksapator dan mengalir langsung ke Sungai Lobok Kalikar. Dimana aliran sungainya tersambung langsung ke sungai Kelua yang dulunya bening/jernih sekarang keruh, berbau, bahkan ketika hujan tiba air sungai berubah warna seperti air susu.

Rawa-rawa yang menyimpan ikan habis di sulap menjadi perkebunan sawit. Parahnya, beberapa lokasi yang di garap oleh PBS Perusahaan Sawit di luar Hak Guna Usaha (HGU). Indikasi kecurangannya jelas terlihat, masif dan terstruktur. Penuturan H. Baharudin (wakil ketua DPRD Seruyan) sebelum di tangkap karena kasus penyuapan kepada Media TIPIKOR, mengenai sulitnya penyelesaian masalah masyarakat dan karyawan di perusahaan (PBS) Sawit. Baik masalah THR karyawan, upah, penyerobotan tanah maupun pencemaran lingkungan. Mengejutkan statement Baharudin “Gimana Karyawan dan masyarakat itu bisa di bantu, karena setiap kali anggota Dewan ke sawit, sudah dihentikan di Sampit dan di beri amplop paling sedikit 5 jutaan”. **Team

 

Tue, 8 Apr 2014 @15:53